Advertisements Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32. Mengubah ketentuan Pasal 6. Mengubah ketentuan Pasal 8. Mengubah ketentuan Pasal 9. Mengubah ketentuan Pasal 10. Mengubah ketentuan Pasal 11. Mengubah […]
Author: Rendra Topan
Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Jenis tunjangan bagi guru dan dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru […]
Categories
Putusnya Ikatan Perkawinan
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Ikatan perkawinan yang telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat putus. Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 38 – Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uriaan ini disampaikan mengenai: Sebab Putusnya Ikatan Perkawinan Putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang […]
Advertisements Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Terdiri dari 7 (tujuh) pasal. Lampiran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707
Advertisements Sistematika Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari 2 (dua) pasal. Lampiran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Untuk memudahkan pelayanan publik berkenaan dengan administrasi kependudukan, salah satunya adalah dengan mengatur pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, guna menjamin kepastian hukum atas hak konstitusional masyarakat di Indonesia. Pengaturan pencatatan nama pada […]
Advertisements Sistematika Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan Terdapat 9 (sembilan) pasal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429
Advertisements Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas , dan Wewenang (Pasal 4 – Pasal 9) BAB IV Dewan Komisioner (Pasal 10 – Pasal 25) BAB V Organisasi dan […]
Categories
Provinsi Kalimantan Timur
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]
Categories
Provinsi Kalimantan Barat
Advertisements Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada pada salah satu pulau yang bernama Pulau Kalimantan. Pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]