Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4).
2. BAB II Status dan Fungsi Hutan (Pasal 5 – Pasal 9).
3. BAB III Pengurusan Hutan (Pasal 10).
4. BAB IV Perencanaan Kehutanan (Pasal 11 – Pasal 20).
5. BAB V Pengelolaan Hutan (Pasal 21 – Pasal 51).
6. BAB VI Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan (Pasal 52 – Pasal 58).
7. BAB VII Pengawasan (Pasal 59 – Pasal 65).
8. BAB IX Masyarakat Hukum Adat (Pasal 67).
9. BAB X Peran Serta Masyarakat (Pasal 68 – Pasal 70).
10. BAB XI Gugatan Perwakilan (Pasal 71 – Pasal 73).
11. BAB XII Penyelesaian Sengketa Hutan (Pasal 74 – Pasal 76).
12. BAB XIII Penyidikan (Pasal 77).
13. BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 78 – Pasal 79).
14. BAB XV Ganti RUgi dan Sanksi Administratif (Pasal 80).
15. BAB XVI Ketentuan Peralihan (Pasal 81 – Pasal 82).
16. BAB XVII Ketentuan Penutup (Pasal 83 – Pasal 84).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Keterangan:

• Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
• Diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020.