Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)
2. BAB II Impor dan Ekspor (Pasal 7 – Pasal 11)
3. BAB III Tarip dan Nilai Pabean (Pasal 12 – Pasal 17)
4. BAB IV Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan (Pasal 18 – Pasal 23)
5. BAB V Tidak Dipungut, Pembebasan, Keringanan, dan Pengembalian Bea Masuk (Pasal 24 – 27)
6. BAB VI Pemberitahuan Pabean dan Tanggung Jawab Atas Bea Masuk (Pasal 28 – Pasal 35)
7. BAB VII Pembayaran Bea Masuk, Penagihan Utang, dan Jaminan (Pasal 36 – Pasal 42)
8. BAB VIII Tempat Penimbunan Sementara (Pasal 43 – Pasal Pasal 48)
9. BAB IX Pembukuan (Pasal 49 – Pasal 52)
10. BAB X Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Pasal 53 – Pasal 64)
11. BAB XI Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (Pasal 65 – Pasal 73)
12. BAB XII Wewenang Kepabeanan (Pasal 74 – Pasal 92)
13. BAB XIII Keberatan, Banding, dan Lembaga Banding (Pasal 93 – Pasal 101)
14. BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 102 – Pasal 111)
15. BAB XV Penyidikan (Pasal 112 – Pasal 113)
16. BAB XVI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 114 – Pasal 115)
17. BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 116)
18. BAB XVIII Ketentuan Penutup (Pasal 117 – Pasal 118)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75

Keterangan: diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006