Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Hukum Positif Indonesia-

Kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit satuan kerja perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran, berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, untuk kemudian ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala satuan kerja perangkat daerah.

Tugas dan Wewenang

Pelimpahan kewenangan pengguna anggaran yang diberikan kepada kuasa pengguna anggaran adalah dalam hal:

  1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  2. Melaksanakan anggaran unit satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
  4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  5. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
  6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
  7. Melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. (RenTo)(190520)

Categories: Anggaran, Tata Pemerintahan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.