Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

jalan batam indonesia
Photo by mhtoori .com on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengertian dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam membahas jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pokok-pokok pikiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diuraikan secara garis besar terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
  2. Ruang lalu lintas.
  3. Dana preservasi jalan.
  4. Terminal.
  5. Fasilitas parkir.
  6. Fasilitas pendukung.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, pemerintah melakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut terdiri atas:

  1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  2. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.

Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala provinsi, dengan memperhatikan:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota, dengan memperhatikan:

  1. Rencana tata ruang wilayah nasional.
  2. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
  3. Rencana tata ruang wilayah provinsi.
  4. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
  5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Pages: 1 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.