Pendidikan

Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Multiporpuse Spray
Orange Handsanitizer
Lavender Handsanitizer

Hukum Positif Indonesia-

Komponen penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, menyebutkan bahwa penggunaan dana BOS reguler untuk membiayai:

  1. Penerimaan peserta didik baru.
  2. Pengembangan perpustakaan.
  3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
  4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran.
  5. Adminsitrasi kegiatan sekolah.
  6. Pengembangan profesi guru dan pengembangan tenaga kependidikan.
  7. Langganan daya dan jasa.
  8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
  9. Penyediaan alat multi media pembelajaran.
  10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja indusri dan praktek kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.
  11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggeris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMA LB.
  12. Pembayaran honor, dengan ketentuan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima sekolah.

Sekolah menentukan sendiri komponen penggunaan dana BOS sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan, dan untuk pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan.

Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Dana bantuan operasional sekolah reguler secara umum diatur mengenai larangan penggunaannya, baik penggunaan oleh Tim BOS tingkat sekolah, maupun penggunaan oleh Tim BOS tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi.

Larangan Bagi Sekolah

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler oleh Tim BOS sekolah dilarang untuk hal-hal sebagai berikut:

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
  3. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan penggunaan dana BOS reguler atau perangkat lainnya yang sejenis.
  4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan.
  5. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah.
  6. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.
  7. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
  8. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat.
  9. Membangun gedung atau ruangan baru.
  10. Membeli saham.
  11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS reguler atau perpajakan program BOS reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kementerian.
  12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lainnya.
  13. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
  14. Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

Larangan Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi

Demikian juga halnya Tim BOS provinsi dan Tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah.
  2. Melakukan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan dana BOS reguler.
  3. Mendorong seoklah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS reguler.
  4. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS reguler.

Baik Tim BOS sekolah, Tim BOS provinsi, maupun Tim BOS kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran terhadap larangan penggunaan dana BOS reguler sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan proses hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(130220)

WooCommerce

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.