Posted oninAparatur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik
Posted oninAparatur 11 (sebelas) Alasan yang Menjadi Dasar Pemberhentian Seorang Pegawai Negeri Sipil
Posted oninKomunikasi dan Informasi Pendaftaran Sistem Elektronik, Penggunaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunaknya serta Tenaga Ahli oleh Penyelenggara Sistem Elektronik
Posted oninPeraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Posted oninAparatur Penyisipan Pasal 70A, 70B, dan 70C dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Penyisipan Pasal 69A, 69B, 69C, dan 69D dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Dewan Pengawas
Posted oninAcara Pidana Perubahan Pasal 46, Pasal 47 dan Penyisipan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
Posted oninAcara Pidana Perubahan Pasal 45, dan Penyisipan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
Posted oninAparatur Penyisipan Pasal 43A UU No.19/2019 Berkenaan dengan Persyaratan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninAcara Pidana Perubahan Pasal 38, Pasal 40 dan Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan
Posted oninKomunikasi dan Informasi Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Penyisipan BAB VA tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Pasal 33, dan Perubahan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Posted oninOrganisasi Nonpemerintahan Perubahan Pasal 24, Perubahan Pasal 29, dan Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berkenaan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Susunan Organisasi