Aparatur

Pemberhentian PNS Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pemberhentian PNS Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pada dasarnya seorang PNS tidak boleh atau dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus sebuah organisasi partai politik. Namun demikian apabila seorang PNS menjadi anggota atu pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai PNS dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Adapun pengajuan permohonan PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana judul artikel di atas disampaikan oleh:

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepala Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama.
  2. Pejabat yang berwenang kepala PPK, bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, dan Jabatan Fungsional (JF) selain JF Keahlian Utama.

Selanjutnya Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu empat belas hari kerja setelah setelah usul pemberhentian diterima (Pasal 269 PP No. 11/2017).

Bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilakukan oleh:

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepala Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama.
  2. Pejabat yang berwenang kepala PPK, bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, dan Jabatan Fungsional (JF) selain JF Keahlian Utama.

Untuk selanjutnya Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama dua puluh satu hari kerjasetelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politi (Pasal 270 PP No. 11/2017)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.