Kelembagaan

Perubahan Ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 UU No.19/2019

Pasal Perubahan Dasar Hukum KPK

Hukum Positif Indonesia-

Pada artikel ini disandingkan perubahan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel.

Ketentuan Umum, Tugas, dan Wewenang

UU  No. 30 Tahun 2002UU No.19 Tahun 2019
Pasal 3 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  

Pasal 5 
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: 
a) kepastian hukum;
b) keterbukaan;
c) akuntabilitas;
d) kepentingan umum; dan
e) proporsionalitas.

Pasal 6 
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 
a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
d) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.    
Pasal 3
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

Pasal 5 
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: 
a) kepastian hukum;
b) keterbukaan; 
c) akuntabilitas;
d) kepentingan umum;
e) proporsionalitas; dan
f) penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
a) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
b) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
c) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
f) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.    
Advertisements

Categories: Kelembagaan, Yustisi

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.