Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pendirian Pasar

Pendirian Pasar-Hukum Positif Indonesia
Photo by Daria Shevtsova on Pexels.com

By: Rendra Topan

Sebagaimana kita ketahui pada artikel tentang jenis pasar bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modren merupakan jenis pasar, dan istilah pasar tradisional diganti dengan pasar pasar rakyat. Dalam artikel ini diuraikan mengenai pendirian pasar secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 – Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pada prinsipnya pendirian pasar baik itu pasar tradisonal/rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detaul Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan zonasi ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang dalam hal pertimbangan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. 

Perbandingan Jumlah Pasar

Untuk itu pemerintah daerah harus menetapkan jumlah pasar tradisional/rakyat, pusat perbelanjaanm dan toko modern yang berada dalam wilayahya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu:

  1. Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.
  2. Potensi ekonomi daerah setempat.
  3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas).
  4. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur.
  5. Perkembangan pemukiman baru.
  6. Pola kehidupan masyarakat setempat.
  7. Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas berkenaan dengan jumlah keberadaan pasar pada suatu daerah, sehingga pelaku usaha dapat mendirikan pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdiri atau toko modern  yang terintegrasi dengan pasar tradisional/rakyat, dan pusat perbelanjaan dengan nenperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. (RenTo)(051019)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.