Perdagangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TIdak Sehat

Perdagangan Monopoli Persaingan Usaha-Hukum Positif Indonesia

By: Rendra Topan

Untuk menjaga kepentingan umum dan dalam rangka perlindungan konsumen, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, pemerintah telah mengaturnya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli

Istilah monopoli sering kita dengar dan ketahui melalui berbagai media pada saat membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan perekonomian. Untuk menyegarkan ingatan kita semua, telah disebutkan pengertian monopoli dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah penguasaan atas produksi  dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

Pengertian monopoli sebagaimana tersebut diatas masih merupakan pengertian menurut istilah atau bahasa. Pengertian menurut istilah atau bahasa tersebut apabila dijalankan, maka disebut dengan praktek monopoli. 

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan paraktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Praktek monopoli yang berarti pemusatan kekuatan ekonomi, yangmana maksud pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan pasar, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merugikan kepentingan masyarakat atau konsumen.

Persaingan Usaha

Dalam hal berusaha tentunya kita melakukan dengan banyak cara dengan maksud agar usaha menjadi lancar dan sukses. Persaingan usaha merupakan salah satu indikator  agar pelaku usaha giat dan rajin menjalankan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan, namun begitu yang namanya persaingan usaha ada yang dilakukan secara sehat dan ada yang dilakukan secara tidak sehat.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. (Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999)

Kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini tidak sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu, bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan kesimbangan antara kepentingan dan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Berdasarkan asas demokrasi ekonomi sebagai tersebut di atas, pemerintah telah merumuskan tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun tujuan tersebut  sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut:

  1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang samabagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
  3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
  4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian pemerintah mengatur lebih lanjut tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, sampai ke pembentukan komisi pengawas persaingan usaha.Mengenai kelanjutan dari perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha, kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan kelanjutan hal lainnya diuriakan dalam artikel tersendiri.(RenTo)(190919)

Advertisements

Categories: Perdagangan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.