By: Rendra Topan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah:

1. Pemerintah.
2. Pemerintah daerah provinsi.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kanupaten/kota didasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tujuan dari penataan desa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
5. Meningkatkan daya saing desa.

Hal-hal yang dimaksud dengan penataan  desa ini meliputi:

1. Pembentukan.
2. Penghapusan.
3. Penggabungan.
4. Perubahan status.
5. Penetapan desa.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status sebuah desa ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengenai penataan desa akan diuraikan dalam judul sendiri pada arikel berikutnya. (RenTo)(230719)