Kelembagaan

Penataan Desa

By: Rendra Topan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah:

  1. Pemerintah.
  2. Pemerintah daerah provinsi.
  3. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kanupaten/kota didasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tujuan dari penataan desa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

  1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
  3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
  4. Mempercepat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
  5. Meningkatkan daya saing desa.

Hal-hal yang dimaksud dengan penataan  desa ini meliputi:

  1. Pembentukan.
  2. Penghapusan.
  3. Penggabungan.
  4. Perubahan status.
  5. Penetapan desa.

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status sebuah desa ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengenai penataan desa akan diuraikan dalam judul sendiri pada arikel berikutnya. (RenTo)(230719)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.