Hukum Perdata

Penggunaan Materai

By: Rendra Topan

Dalam keseharian acap kali kita mendengar kata materai terutama pada saat melakukan transaksi berkenaan dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran atau hal lain yang berhubungan dengan perjanjian. Materai merupakan kata yang mempunyai makna terdiri dari bea materai dan benda materai.

Bea materai adalah pajak atas dokumen, sedangkan benda materai adalah materai temple dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Benda materai berfungsi sebagai tanda pelunasan bea materai atas dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai.

Pemerintah mengatur penggunaan materai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.

Dokumen Yang Dikenakan Bea Materai

Adapun dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai sebagaimana telah diatur dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai sebagai berikut:

  1. Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
  2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
  3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
  4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: 1) yang menyebutkan penerimaan uang, 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
  5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep.
  6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu: 1) surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan. 2) surat-surat yang semula tidak dikenakan bea maetrai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Materai

Dokumen-dokumen yang bea materai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah sebagai berikut:

  1. Surat penyimpanan barang.
  2. Konosemen.
  3. Surat angkutan penumpang dan barang.
  4. Keterangan pemeindahan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3.
  5. Bukti pengiriman dan penerimaan uang.
  6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim.
  7. Surat-surat lainnya  yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

Hal-hal yang tersebut diatas masuk kepada kategori dokumen yang tidak dikenakan bea materai, masih terdapat hal lainnya yang tidak dikenakan bea materai yaitu:

  1. Segala bentuk ijazah.
  2. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
  3. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.
  4. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank.
  5. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk kepentingan intern organisasi.
  6. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut.
  7. Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian.
  8. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Besaran Bea Materai

Besaran bea materai terdiri dari Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp6.000,- (enam ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai adalah sebagai berikut:

  1. Surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, akta-akat notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat oleh pejabat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya dikenakan bea materai sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah)
  2. Bagi surat-surat yang memuat jumlah uang dikenakan tarif Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan ketentuan transakasi dengan nominal Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk transaksaksi di atas Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dikenakan tarif bea materai sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah). Berarti bagi surat-surat dengan nominal transaksi di bawah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa materai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tarif dan besarannya ditentukan dan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230619)

Advertisements

Categories: Hukum Perdata

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.