Tata Pemerintahan

Prinsip-Prinsip Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.

By: Rendra Topan

Telah diuraikan pada pokok bahasan mengenai urusan pemerintahan konkuren bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efesiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.

Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

Prinsip Efesiensi

Prinsip efisiensi adalah suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Prinsip Eksternalitas

Prinsip ekternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, danjangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Prinsip Kepentingan Strategis Nasional

Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturanm perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas maka urusan pemerintahan dibedakan menjadi:

  1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
  2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
  3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

  1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negera.
  2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
  3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
  4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat.
  5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

  1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabpaten/kota.
  2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
  4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Kategori terakhir adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip-prnsip sebagaimana telah disebutkan diatas yang juga telah diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah:

  1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
  2. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota.
  3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten.kota.
  4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten diatur diatur secara lebih jelas dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran UU No.23/2014 menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria sebagaimana telah disebutkan di atas, ditetapkan dengan peraturan presiden.(Rento)(170619)

Advertisements

Categories: Tata Pemerintahan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.