Keuangan

Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang

By: Rendra Topan

Transaksi keuangan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, transaksi keuangan ini pratiknya terjadi pada semua lembaga keuangan baik bank ataupun bukan bank. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi pada lembaga-lembaga keuangan tersebut, maka pemerintah mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantsan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang termasuk kepada transaksi keuangan yang mencurigakan adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
  2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010.
  3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Transaksi keuangan yang mencurigkan sebagaimana disebutkan di atas, patut dapat diduga sebagai usaha yang berhubungan dengan tindak pidana pidana pencucian uang.

Tindak pidana yang hasilnya digunakan dalam transaksi keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sebagai berikut:

  1. Korupsi.
  2. Penyuapan.
  3. Narkotika.
  4. Psikotropika.
  5. Penyelundupan tenaga kerja.
  6. Penyelundupan migran.
  7. Di bidang perbankan.
  8. Di bidang perasuransian.
  9. Kepabeanan.
  10. Cukai.
  11. Perdagangan orang.
  12. Perdagangan senjata gelap.
  13. Terorisme.
  14. Penculikan.
  15. Pencurian.
  16. Penggelapan.
  17. Penipuan.
  18. Pemalsuan uang.
  19. Perjudian.
  20. Prostitusi.
  21. Di bidang perpajakan.
  22. Di bidang kehutanan.
  23. Di bidang lingkungan hidup.
  24. Di bidang kelautan dan perikanan.
  25. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Untuk menjalan tugas pengawasan terhadap transaksi keuangan tersebut dilakukan oleh sebuah lembaga yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. (RenTo)(240419)

Advertisements

Categories: Keuangan

Tagged as: ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.