Perdagangan

Perencanaan SNI

By: Rendra Topan

Perencanaan diatur dalam Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) direncanakan dan dirumuskan untuk membakukan persyaratan teknis, kualifikasi, dan/atau kompetensi yang berkaitan dengan barang, jasa, proses dan personal. Dalam rangka proses membakukan tersebut, maka setidaknya SNI dimaksud memuat:

  1. Defenisi, istilah, dan simbol yang dipergunakan di sektor tertentu.
  2. Persyaratan karakteristik, batasan, dan/atau keragaman barang, jasa, sistem, proses, dan/atau personal untuk keperluan tertentu termasuk yang berkaitan dengan keyakinan beragama.
  3. Kesesuaian hubungan antar barang, jasa, sistem, dan/atau proses.
  4. Tata cara dan metode pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, audit dan inspeksi yang berkaitan dengan penilaian karakteristik serta spesifikasi barang, jasa, dan/atau proses.
  5. Persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi personal di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan untuk SNI ini disusun dalam suatu Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). PNPS merupakan usulan rancangan SNI dari pemangku kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis. PNPS ini menjadi prioritas dalam program perumusan SNI yang setidaknya meliputi:

  1. Judul rancangan SNI.
  2. Latar belakang dan tujuan perumusan.
  3. Acuan perumusan SNI.
  4. Metode Perumusan SNI.
  5. Kerangka substansi SNI.
  6. Pihak yang akan menerapkan.

Pemerintah daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) dengan berpedoman kepada program perumusan SNI dari angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut di atas. 

Dalam rangka penyusunan PNPS yang harus diperhatikan adalah:

  1. Kebijakan nasional  standarisasi dan penilaian kesesuaian.
  2. Perlindungan konsumen.
  3. Kebutuhan pasar.
  4. Perkembangan standarisasi internasional.
  5. Kesepakatan regional dan internasional.
  6. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  7. Kondisi flora dan fauna, dan lingkungan hidup
  8. Kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri.
  9. Keyakinan beragama.
  10. Budaya dan kearifan lokal.

Penyusunan PNPS dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dilakukan oleh BSN dan Pemangku Kepentingan, dimana hasilnya ditetapkan oleh Kepala BSN untuk periode satu tahun. (RenTo)(130419)

Advertisements

Categories: Perdagangan

Tagged as:

1 reply »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.