Categories
Perdagangan

Standarisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah

By: Rendra Topan

Standarisasi diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Standarisasi

Pengertian standarisasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Tahapan Standarisasi

Standarisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional meliputi kegiatan:

  1. Perencanaan, perumusan, dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  2. Penerapan dan pemberlakukan Stadar Nasional Indonesia (SNI).
  3. Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
  4. Pengawasan penerapan dan pemberlakukan SNI.

Perencanaan Standar Nasional Indonesia

Perencanaan diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia

Perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

Penerapan dan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia

Penerapan dan pemberlakuan SNI diatur dalam ketentuan Pasal 20 – Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia

Pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di atur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

Mekanisme dari kegiatan standarisasi sebagaimana tersebut di atas, diuraikan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya dengan judul tersendiri. -RenTo130419-

By Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

2 replies on “Standarisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.