Perdagangan

Tanggung Jawab PLN Terhadap Masyarakat Dalam Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Tinjauan Yuridis
https://rendratopan.com/category/tinjauan-yuridis/

By: Rendra Topan

Teknologi yang semakin berkembang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Dalam perkembangannya teknologi membutuhkan sumber energi, yang pada saat ini sumber energi yang umum digunakan adalah listrik. Dipilihnya listrik sebagai sumber energi alasan utamanya adalah karena ramah lingkungan.

Hampir semua mesin produksi di pabrik-pabrik industri,  alat-alat perlengkapan yang berhubungan dengan rumah tangga menggunakan energi listrik. Bahkan sekarang energi listrik sudah merambah ke dunia otomotif. 

Demikian pentingnya kebutuhan akan energi listrik, maka pemerintah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.

Perusahaan Listrik Negara

Perusahaan Listrik Negara bermula dari dibentuknya sebuah jawatan listrik dan gas pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tanggal 27 Oktober 1945, yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1961 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Untuk selanjutnya berubah lagi dengan membentuk dua buah perusahaan menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas pada 1 Januari 1965. Akhirnya sejak tahun 1994 status PLN berubah status dari perusahaan umum menjadi menjadi perusahaan perseroan  guna memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik.

Sebagai sebuah perusahaan PLN tentunya mempunyai visi yaitu, “diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani”. Visi ini akan tercapai dengan menjalani misi-misi sebagai berikut:

  1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
  2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
  4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Visi dan misi ini dilengkapi dengan sebuah moto, “listrik untuk kehidupan yang lebih baik”, dengan maksud dan tujuan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Hubungan Antara PLN dengan Masyarakat

Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas hubungan antara PLN dengan masyarakat berkenaan dengan tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap konsumen secara yuridis normatif.

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berlandaskan pengertian pelaku usaha sebagai mana tersebut di atas, maka PLN dalam hal ini disebut sebagai pelaku usaha. Sebagai pelaku usaha tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian juga halnya dengan masyarakat merupakan konsumen dari PLN, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Melihat hubungan sebagai pelaku usaha dan konsumen, tentunya hak dan kewajibannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan

Hubungan sebagai pelaku usaha dan konsumen adalah apabila salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada tulisan ini penulis akan membahas permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab PLN selaku usaha apabila terjadi pemadaman listrik terhadap konsumennya yakni masyarakat.

Pages: 1 2

Categories: Perdagangan, Tinjauan Yuridis

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.