Lingkungan Hidup

Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL

By: Rendra Topan

Secara umum mengenai AMDAL dan UKL-UPL telah diuraikan pada artikel sebelumnya yang berjudul “Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan”. Pada kesempatan ini dibahas mengenai penyusunan AMDAL dan UKL-UPL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Adapun maksud bahasan ini adalah untuk menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pengusaha dan pemerintah dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan dampak dari suatu usaha atau kegiatan.

Untuk menyegarkan kembali ingatan kita mengenai definisi izin lingkungan dengan ini disampaikan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa yang dimaksudnya dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Advertisements

Penyusunan Dokumen AMDAL

Pedoman penyusunan AMDAL diatur dalam Pasal 3 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan. Adapun mekanisme penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut:

  1. AMDAL disusun oleh pemrakarsa, dimana menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Izin Lingkungan bahwa yang dimaksud dengan pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
  2. Lokasi rencana usaha atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Apabila lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembaikan kepada pemrakarsa.

Penyusunan AMDAL oleh pemrakarsa yang menjadi satu kesatuan terdiri dari; kerangka acuan, ANDAL, dan RKL-RPL, yang secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Peraturan menteri dimaksud dapat dijadikan pedoman untuk pembuatan petunjuk teknis dalam penyusunan dokumen AMDAL bagi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Dalam rangka penyusunan AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi sebagai berikut: (Pasal 8 PP No.2 Tahun 2012)

  1. Tunggal; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaan atau pengawasannya berada dibawah satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
  2. Terpadu; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrekarsa merencanakan untuk melakukan lenih dari satu jenis usaha atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolalaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinanaan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
  3. Kawasan; metode pendekatan ini dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu usaha atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolalannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Untuk pelaksanaan semua pendekatan studi sebagaimana tersebut di atas, pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat dengan kategori sebagai berikut:

  1. Masyarakat yang terkena dampak.
  2. Pemerhati lingkungan hidup.
  3. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Pemrakarsa dalam rangka penyusunan dokumen AMDAL dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan pihak lain, baik perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL yang memiliki sertifikasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang untuk menjadi penyususun AMDAL, kecuali instansi tersebut bertindak sebagai pemrakarsa, hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Kewajiban menyusun AMDAL dikecualikan dengan ketentuan:

  1. Lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada dikawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan, namun wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan  pada RKL-RPL kawasan atau berdasarkan pada rencana detil tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
  2. Lokasi rencana usaha atau kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, kewajiban yang sama juga berlaku sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detil Tata Ruang.
  3. Usaha atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
Advertisements

Penyusunan Dokumen UKL-UPL

Penyusunan dokumen UKL-UPL diatur dalam Pasal 14 – Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bagi kegiatan atau usaha yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. Secara garis besar ketentuan umum penyusunan UKL-UPL tidak jauh berbeda dengan penyusunan AMDAL,  hanya saja dokumen yang  disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh menteri, yangmana format dimaksud paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

  1. Identitas pemrakarsa.
  2. Rencana usaha atau kegiatan.
  3. Dampak lingkungan yang akan terjadi.
  4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ketentuan yang mengharuskan pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL sesuai dengan rencana tata ruang, berlaku juga pada dokumen UKL-UPL. Pemrakarsa hanya menyusun satu dokumen UKL-UPL dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Usaha atau kegiatan yang direncanakan lebih dari satu usaha atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.
  2. Pembinaan atau pengawasan terhadap usaha atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

Teknis mengenai pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup secara lebih detil akan diuraikan pada pokok bahasan berikutnya. (RenTo)(150319)

Advertisements

Categories: Lingkungan Hidup

1 reply »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.