Penuntutan

By : Rendra Topan

Penuntutan merupakan bagian dari hukum acara pidana, dimana yang berhak melakukan penuntutan adalah penuntut umum, diatur dalam Pasal 137 – Pasal 144 KUHAP. Dalam Pasal 137 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntuan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Tata Cara Penuntutan

  1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, setelah mempelajari dan menelitinya wajib memberitahukan kepada penyidik mengenai lengkap atau tidaknya berkas hasil penyidikan  dalam waktu tujuh hari.
  2. Penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik kalau belum lengkap, disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi, dan dalam waktu empat belas hari berkas tersebut harus sudah disampaikan kembali kepada penuntut umum oleh penyidik.
  3. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, setelah diteliti dan dipelajari dan kemudian dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan, berdasarkan berkas tersebut akan dilakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan.

Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, selain menyiapkan surat dakwaan, penuntut umum dapat juga untuk  memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan alasan yaitu :

  1. tidak cukup bukti, atau 
  2. peritiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau 
  3. perkara ditutup demi hukum.

Alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk surat ketetapan, yang nantinya isi dari surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka. Apabila pada saat pemberitahuan ketetapan tersebut tersangka sedang dalam masa penahanan, maka wajib segera dibebaskan.

Salinan atau turunan dari surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau pihak keluarganya atau penasehat hukumnya, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. (RenTo)(180119)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.