Keuangan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

By: Rendra Topan

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas, yang pertanggungjawabannya berada pada kepala OPD. Penyelenggaraan akuntansi oleh OPD merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan OPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

Laporan keuangan dalam rangka penatausahaan keuangan yang dilakukan OPD/SKPD terdiri atas :

  1. Realisasi anggaran.
  2. Neraca.
  3. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala OPD kepada kepala daerah melaui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan yang disampaikan oleh kepala OPD disertai dengan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya setelah laporan keuangan dari masing-masing OPD diserahkan kepada PPKD, semua laporan keuangan tersebut dihimpun dalam rangka penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah berupa transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana serta transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Kemudian PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari :

  1. Laporan realisasi anggaran.
  2. Neraca.
  3. Laporan arus kas.
  4. Catatan atas laporan keuangan.

Adapun ketentuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

  1. Disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  2. Melampirkan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah.
  3. Disusun berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  4. Disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan pelaksanaan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPK untuk waktu paling lama dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, dan apabila dalam batas waktu dua bulan yang dberikan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, ternyata BPK belum selesai membuat laporan hasil pemeriksaan, maka kepala daerah tetap harus menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya disampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungajawaban pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. (RenTo)(080119)

Advertisements

Categories: Keuangan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.