Penerimaan Negara Bukan Pajak

By : Rendra Topan

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor selain pajak, Pemerintah Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan dalam bentuk undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak defenisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan perauran perundangn-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran  pendapatan dan belanja negara.

Dari defenisi tentang penerimaan negara bukan pajak tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut :

  1. Subjek PNBP
  2. ObJek PNBP
Advertisements

Subjek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Subjek PNBP terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh manfaat dari objek PNBP, yang membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Objek  PNBP adalah seluruh aktivitas, hal dan benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah. Kriteria objek PNBP adalah :

  1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.
  2. Penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
  3. Pengelolaan kekayaan negara.
  4. Penetapan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka objek PNBP meliputi :

  1. Pemanfaatan sumber daya alam.
  2. Pelayananan.
  3. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
  4. Pengelolaan barang milik negara.
  5. Pengelolaan dana
  6. Hak negara lainnya.

Tujuan pengaturan penerimaan negara bukan pajak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disebutkan sebagai berikut :

  1. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
  2. Mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan anatrgenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.
  3. Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Besaran tarif terhadap objek PNBP lebih lanjut ditentukan dengan peraturan perundang-undangan atau tertuang dalam kontrak. 

Pengelolaan PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi :

  1. Perencanaan.
  2. Pelaksanaan.
  3. Pertanggungjawaban.
  4. Pengawasan. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengatur ketentuan pidana bagi subjek pajak yang dengan sengaja  tidak membayar atau menyampaikan laporang PNBP secara tidak benar. (RenTo)(020119)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.