Advertisements
Saat Penguasa “Dirangkul” Pengusaha
Judul ini merupakan hal yang menarik perhatian bagi penulis, karena melihat fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan penulis sendiri dan ditambah dengan informasi dan berita dari media cetak maupun online. Penguasa menurut […]
Pesta Demokrasi dan KKN
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, artinya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu Indonesia menetapkan peraturan demokrasi dalam rangka pelaksanaan demokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang […]
Tinjauan Yuridis Terhadap Berita Tribun-Medan.com Tentang Surat Edaran PNS Pemerintah Kota Batam
By : Rendra Topan “Pemkot Batam Terbitkan Surat Edaran (SE) PNS Urunan Bayar Denda Terpidana Korupsi Abdul Samad”, demikian bunyi judul pada salah satu media online Tribun-Medan.com pada hari Senin, tanggal 21 […]
Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank
By : Rendra Topan Pada kesempatan ini Penulis akan membahas mengenai unsur-unsur dari Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang […]
Surat Dakwaan
By : Rendra Topan Surat dakwaan yang disusun atau dibuat oleh penuntut umum mempunyai peranan yang cukup penting dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena merupakan dasar yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan […]
Penuntutan
By : Rendra Topan Penuntutan merupakan bagian dari hukum acara pidana, dimana yang berhak melakukan penuntutan adalah penuntut umum, diatur dalam Pasal 137 – Pasal 144 KUHAP. Dalam Pasal 137 KUHAP disebutkan […]
Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Penetapan Pehananan Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
By : Rendra Topan Pembahasan ini merupakan dari kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada kesempatan ini […]
Studi Kasus Nomor Perkara 612/Pid.B/2018/PN Btm Terhadap Putusan Hakim Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
By : Rendra Topan Sesuai dengan motto situs Hukum Positif Indonesia yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila”, penulis akan membahas salah satu kasus Perkara Pidana Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm secara Yuridis Normatif, yang mana […]
Perlakuan Perpajakan Transakasi E-Commerce
By : Rendra Topan Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, dimana sudah hampir menyeluruh penggunaan teknologi dalam banyak bidang kegiatan, salah satunya adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media on line atau […]
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Dalam Negeri Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) […]
Ketentuan Tindak Pidana Pemilu
By : Rendra Topan Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut ini adalah perbuatan yang […]
Pelanggaran Pemilu
By : Rendra Topan Dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pemilu ini. Mengingat hal tersebut maka diatur […]
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
By : Rendra Topan Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam […]
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Etika Profesi POLRI (Pasal 4 – Pasal 5) BAB III Kewajiban dan Larangan (Pasal 6 – Pasal 16) BAB IV Penegakkan […]
