Aparatur

Memasuki Usia Pensiun dan Perampingan Organisasi

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Alasan pemberhentian berikutnya adalah karena memasuki batas usia pensiun, dimana menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil batas usia pensiun itu adalah sebagai berikut :

  1. Usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.
  2. Usia 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.
  3. Usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional utama.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, berlaku batas usia pensiun menurut peraturan peraturan perundang-undangan tersebut.

Advertisements

Tata caranya adalah; 15 (lima belas) bulan sebelum PNS yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun, Kepala BKN menyampaikan daftar nama PNS tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kemudian Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang  menyampaikan usulan PNS yang akan memasuki batas usia pensiun kepada Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama tiga bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun. Satu bulan sebelum mencapai batas usia pensiun, Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian sudah menetapkan keputusan pemberhentian dan  pemberian pensiun.

Perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah merupakan salah satu dasar yang dijadikan alasan pemberhentian PNS, dimana ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan PNS diatur dengan Peraturan Menteri. Selama PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan pada Instansi Pemerintah lainnya, sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun apabila tidak dapat disalurkan pada instansi lain, belum mencapai usia lima tahun dan masa kerja kurang dari sepuluh tahun, maka PNS yang bersangkutan diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun, setelahnya akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bila PNS yang bersangkutan setelah berakhirnya masa pemberian tunggu tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka jaminan pensiunnya mulai diberikan setelah mencapai usia tersebut. (RenTo)(220918)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

1 reply »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.