Aparatur

Pemberhentian PNS Karena Mencalonkan atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Seorang PNS diwajibkan untuk berhenti sebagai PNS apabila dirinya Mencalonkan atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan mengajukan pernyataan tertulis kepada pejabat yang berwenang yang kemudian diproses secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana surta pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali, selanjutnya PNS yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat terhitung sejak akhir bulan dimana yang bersangkutan sudah ditetapkan oleh KPU. (Pasal 254 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)

Advertisements

Pemberhentian PNS Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik 

Pada dasarnya seorang PNS tidak boleh atau dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus sebuah organisasi partai politik. Namun demikian apabila seorang PNS menjadi anggota atu pengurus partai politik, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai PNS dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang, dan kemudian akan diproses secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya PNS yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (Pasal 255 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manjemen PNS)

Advertisements

Pemberhentian PNS Karena Sudah Tidak Menjabat Lagi Sebaga Pejabat Negara 

Alasan selanjutnya seseorang dapat diberhentikan sebagai PNS adalah karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara. Adapun pejabat negara dimaksud, dalam Pasal 256 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS disebutkan :

– Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi

– Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

– Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial

– Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi

– Menteri dan pejabat setingkat menteri

– Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Pejabat yang memangku jabatan-jabatan tersebut di atas akan diberhentikan dengan hotmat apabila dalam waktu dua tahun tidak tersedia lowongan jabatan terhitung sejak akhir bulan dimana tidak tersedia lowongan jabatan, selama masa tunggu tersebut akan diberikan penghasilan sebanyak 50% dari gaji terakhir sebagai PNS sebelum diangkat menjadi pejabat negara dimaksud. (RenTo)(121018)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

1 reply »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.