Aparatur

Pemberhentian PNS karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa seorang PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat  karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidan penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak terencana.

Berikutnya pada Pasal 248 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara dengan pidana dua tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang tidak direncanakan, tidak diberhentikan sebagai PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS.
  2. mempunyai prestasi kerja yang baik.
  3. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali.
  4. tersedia lowongan jabatan.

Sedangkan bagi PNS yang dipidana penjara kurang dari dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang tidak terencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

PNS yang tidak diberhentikan karena alasan-alasan  tersebut di atas tetap berstatus sebagai PNS selama menjalani pidana penjara dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. Dapat diaktifkan kembali sebagai PNS selama tersedia lowongan jabatan, seumpama tidak tersedia lowongan jabatan tersebut dalam jangka waktu selama dua tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Demikian juga halnya apabila selama menjalani pidana penjara sudah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka akan diberhentikan dengan hormat.

Advertisements

Sebagaimana diatur dalam Pasal 250 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.
  3. menjadi anggota dan/atau partai politik, atau
  4. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberlakukan bagi PNS yang melakukan tindak pidana yang dipidana penjara kurang dari dua tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tindak pidana tersebut dilakukan secara berencana, demikian disebutkan dalam Pasal 251 PP No.11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Pemberhentian sebagai PNS karena melakukan tindak pidana pidana kejahatan jabatan dan/atau berhubungan dengan jabatan, dan tindak pidana yang berencana ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Usulan pemberhentian sebagai PNS dengan hormat atau tidak dengan hormat karena hal tersebut di atas, diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) ahli utama, sedangkan bagi JPT Pratama, Jabatan Administrai, Jabatan Fungsional selaian JF ahli utama diusulkan oleh perjabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (Pasal 266 UU No.11 Tahun 2017)

Dalam hal penetapan keputusan pemberhentian sebagai PNS baik dengan hormat ataupun dengan tidak hormat sebagai PNS yang ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama dua puluh satu hari sejak usulan pemberhentian diterima dan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220918)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as: ,

1 reply »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.