Aparatur

Pemberhentian PNS Karena Hal Lain

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Hal lain yang dijadikan dasar seorang PNS dapat diberhentikan sebagai PNS diatur dalam Pasal 257 s/d Pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen, yaitu :

  1. Cuti di luar tanggungan negara
  2. Menggunakan ijazah palsu
  3. Tugas Belajar

Cuti di luar tangguan negara merupakan hak seorang PNS, yang mana setelah selesai masa cuti tersebut PNS yang bersangkutan wajib untuk melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama satu bulan setelah masa cuti diluar tanggungan negara selesai jangka waktunya. Apabila PNS yang bersangkutan tidak melaporkan diri secara tertulis, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah menjalani cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan melaporkan diri secara tertulis, namun tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, maka akan disalurkan pada instansi lain dan diaktifkan kembali sebagai PNS sesuai jabatan yang tersedia setelah Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Kepala BKN. Namun apabila tidak dapat disalurkan pada instansi lain dalam waktu satu tahun lamanya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan paling lama empat belas hari setelah usulan pemberhentian diterima, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan diproses secara berjenjang.

PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu, maka akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pembuktian ijazah palsu ini tentunya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ini setelah diusulkan oleh pejabat yang berwenang dan diproses secara berjenjang, ditetapkan paling lama empat belas hari setelah usulan diterima.

Demikian juga halnya dengan PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar diwajibkan untuk melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama lima belas hari sejak berakhirnya masa tugas belajar, apabila hal ini tidak dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, maka PNS yang bersangkutan akan berhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Setelah diusulkan oleh pejabat yang berwenang dan diproses secara berjenjang, maka paling lama empat belas sejak usulan diterima, penetapan pemberhentian sebagai PNS akan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. (RenTo)(121018)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.