Putusan Akhir

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Dalam rangkaian hukum acara pidana, putusan akhir merupakan bagian terakhir dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah, “pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pengertian putusan pengadilan yang disebutkan dalam KUHAP tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa putusan pengadilan tersebut dapat berupa :

1. Pemidanaan.

2. Putusan bebas (vrijspraak).

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle recht vervolging)

Pemidanaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Lebih lanjut Pasal 196 ayat (3) menyebutkan, “segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang yang menjadi haknya, yaitu :

a. Hak menerima atau segela menolak putusan.

b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang di tentukan dalam undang-undang ini.

c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.

e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana di maksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini”.

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kurungan badan dan/atau denda, sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

Putusan Bebas (Vrijspraak) 

Disebutkan juga dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag van Alle Recht Vervolging)

Yang dimaksud dengang putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa dituntut lepas dari segala tuntutan hukum”. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

Hukuman bebas dan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum ini berdampak pada masalah penahanan, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 191 ayat (3) bahwa, “terdakwa yang ada damlam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Adapun surat putusan pemidanaan memuat : Pasal 197 ayat (1) KUHAP

a. Kepala putusan yang berbunyi :”DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

b. Nama lengkap , tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

h. Menyatakan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

j. Keterangan bahwa seluruh siurat ternyata palsu dan keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l. Hari dan tanggalputusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan, “tidak pernuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Pasal 197 ayat (3) KUHAP menyebutkan, “putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini”.

Kemudian putusan bukan pemidanaan memuat : (Pasal 199 ayat (1) KUHAP)

a. Kententuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h.

b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.

c. Perintah supaya terdakwa segera dibeabaskan jika ia ditahan.

Putusan ini pun harus segera dilaksanakan, dan apabila putusan tidak memuat hal-hal yang disebutkan pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka putusan batal demi hukum. (Pasal 199 ayat (2) KUHAP).

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).

Selanjutnya dalam hal putusan pemidaan atau bebas atau lepas dari segal tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan sesudah sidang selesai, dan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP). (RenTo)(021118)

Artikel Terkait

Advertisements

3 comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.