Rahasia Bank


ilustrasi google

By : Rendra Topan

Berkembangnya dunia perbankan beberapa waktu belakangan ini yang begitu cepat menimbulkan beberapa masalah perbankan, salah satunya adalah batasan tentang kerahasian bank. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya kecuali untuk kepentingan yang diatur dalam peraturan perundangan, dan ketentuan ini juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi. Pihak terafiliasi ini maksudnya adalah :

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.

2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank.

3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, yaitu akuntan public, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.

4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi  pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan salah satunya diatur lebih lanjut dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 42 UU No.10 1998 menyebutkan bahwa untuk peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, permintaan izin tersebut disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau ketua Mahkamah Agung disertai nama dan jabatan dari pihak yang meminta izin, nama terdakwa dan alasan diperlukan keterangan serta hubungannya dengan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas tunggal pengawas jasa keuangan dalam Pasal 33 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otortas Jasa Keuangan juga mengatur tentang kerahasiaan informasi, yaitu setiap orang yang menjabat atau pernah menjabat anggota dewan komisioner, pejabat atau pegawai OJK, orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK,atau sebagai staf ahli di OJK ataupun orang yang karena kedudukannya, profesinya berhubungan dengan OJK dilarang mengungkapkan informasi apapun kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Mekanisme lebih lanjut mengenai pemberian informasi ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Dewan Komisioner.

Pelanggaran terhadap pasa-pasal tersebut diatas yang berkenaan dengan rahasia bank atau kerahasiaan informasi perbankan tentunya mempunyai konsekuensi, yaitu sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai Pasal 50 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (RenTo) (020918)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.