Aparatur

Mekanisme Penerimaan Pegawai Negeri Sipil

By : Rendra Topan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk itu pemerintah mengatur mekanisme penerimaan PNS yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajenen PNS, mekanisme penerimaan ini diatur dalam BAB II tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 dan BAB III tentang pengadaan mulai dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 45.

Penyusunan kebutuhan baik dari segi jumlah dan jenis jabatan PNS didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap instansi pemerintah yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan perinciannya adalah setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, dimana kebutuhan tersebut disusun harus mendukung pencapaian tujuan dari instansi pemerintah itu sendiri dan rencana strategisnya dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi kementerian/lembaga.

Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah berpedoman pada peraturan menteri dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk dan ratio alokasi anggaran belanja pegawai.

Setelah penyusunan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, selanjutnya penetapan kebutuhan PNS dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan diantaranya, susunan organisasi dan tata kerja, komposisi PNS, jumlah PNS yang akan memasuki usia pensiun, dan rasio anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

Dengan ditetapkannya kebutuhan PNS oleh menteri yang bersangkutan melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan, yang mana proses pengadaan ini dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas PNS, demikian disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Perencanaan disusun dan ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS, kemudian mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat dengan mencantumkan informasi minimal sebagai berikut: nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan instansi pemerintah yang membutuhkannya.

Seluruh warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai PNS selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Seleksi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Setelah semua tahapan dilakukan, maka selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara terbuka setelah panitia seleksi nasional membuat penetapan tentang hasil akhir seleksi.

Bagi para pserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir, maka statusnya masih calon PNS dengan masa percobaan satu tahun, yang kemudian diangkat menjadi PNS setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan kemudian diambil sumpah/janjinya sebagai PNS.

Calon PNS yang mengundurkan diri selama masa percobaan, maka akan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dal Pasal 35 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.(RenTo)(080918)

Advertisements

Categories: Aparatur

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.