Perburuhan

Hubungan Industrial

ilustrasi google

By : Rendra Topan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal istilah hubungan industrial yang diatur dalam BAB XI Pasal 102 dan Pasal 149. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk  melaksanakan hubungan industrial ini dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya berfungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya (Pasal 102 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003).

Hubungan industrial ini dilaksanakan melalui sarana antara lain dengan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, organisasi pekerja/ buruh dan organisai pengusaha. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik pekerja/buruh maupun pengusaha dibenarkan untuk membuat organisasi guna terlaksananya hubungan industrial yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Apabila terjadi perselihan dalam hubungan industrial secara peraturan perundang-undangan diharuskan baik pengusaha ataupun pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (RenTo)(070918)

Advertisements

Categories: Perburuhan

Tagged as: