perkawinan

Perkawinan

By : Rendra Topan

Sebelum tahun 1974 di Indonesia perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetbook (BW) atau dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Buku I tentang Perseorangan (van Personen). Kemudian setelah tahun 1974 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam BAB I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur mengenai dasar perkawinan dari Pasal 1 – Pasal 5. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepeercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami, maksudnya adalah seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan demikian juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974.

Pengecualian dari azas monogami tersebut di atas dapat diberlakukan apabila seorang suami ingin beristeri lebih dari satu orang , maka pengadilan dapat memberikan izin selama yang bersangkutan mengajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan ketentuan :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan tersebut di atas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya persertujuan dari pihak isteri/isteri-isteri.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka satu mengenai syarat tersebut, tidak dperlukan lagi apabila isteri tidak mungkin untuk diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila isteri tidak ada kabar berita paling sedikit untuk kurun waktuv2 (dua) tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim.(RenTo)(290918)

Artikel Terkait

Advertisements

Categories: perkawinan

6 replies »

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.